Kapolda Sulsel Tegaskan Netralitas Polri Kawal Pilkada Serentak 2024

Kepala Kepolisan Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi kembali menegaskan komitmen netralitas Polri pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

 

Baca juga: Sebanyak 15 Personil Polres Toraja Utara Naik Pangkat, AKBP Eko Suroso: Itu Karena Penilaian Kinerja

Hal tersebut disampaikan dalam talkshow bertajuk Pemilu Serentak Damai dan Jaminan Keamanan Bagi Penyelenggara dan Pers yang diselenggarakan di Kantor Tribun Timur, Makassar (17/09/2024).

 

Baca juga: Polisi Masuk Sekolah, Polsek Sesean Edukasi Siswa Baru di SMAN 3 Toraja Utara

Diskusi yang dipandu oleh Ketua Forum Dosen Makassar ini juga menghadirkan Ketua KPU dan Bawaslu Sulsel sebagai pembicara.

 

Baca juga: 10 Bintara Remaja Angkatan XLVI, Ikuti Pembaretan di Polres Toraja Utara

Kapolda menerangkan sedikitnya ada lima aturan utama yang mewajibkan Polri bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada. Termasuk di dalamnya UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, UU No.10 Tahun 20216 tentang Pilkada, maupun UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

 

Baca juga: Hima Persis : Polri Inklusif dan Masif Kolaborasi dengan Elemen Masyarakat

Seluruh aturan tersebut mengharuskan Polri bersikap netral dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis. Netralitas tersebut juga dipertegas melalui Surat Telegram Kapolri, salah satunya melalui STR No. 2407 Tahun 2023 tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri Dalam Tahapan Pemilu 2024.

 

Baca juga: Selamat Datang Kompol Heri Kusnadi Sebagai Danyon C Pelopor Satbrimob Jatim

"Kemudian, STR KAPOLRI NO. 2407 Bulan Oktober 2023, mengatur larangan anggota Polri di medsos, " sebut Kapolda.

 

Menutup pemaparannya, jendral bintang dua ini mempertegas posisi dan sikap netral Polri dalam mengawal jalannya Pemilukada tahun 2024.

 

"Jadi bagi kami anggota Polri, persoalan netralitas ini sudah harga mati, " tegasnya.

Baca juga: Bupati Barru Hadiri Puncak Peringatan HUT Bhayangkara Ke-76